Komite Olimpiade Indonesia terus berusaha meningkatkan prestasi olahraga nasional melalui pendekatan holistic. Karenanya, Komite Olimpiade Indonesia menyambut baik keinginan Ikatan Psikologi Olahraga (IPO) untuk bekerja sama.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum IPO, Dra. Pusparani Hasjim, M.Psi., Psikolog, saat beraudiensi dengan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktohari, pada Rabu (17/3).
Dalam pertemuan, IPO memaparkan peran psikologi olahraga dalam pembinaan olahraga sejak dini untuk membentuk atlet secara utuh. Sayangnya, hingga saat ini psikologi olahraga masih belum dilihat sebagai sebuah kebutuhan.
“Dalam sebuah tim biasanya ada masseur dan ahli gizi, tapi psikolog olahraga kerap ditinggalkan saat kontingen atau tim mau berangkat. Karena ini, kami bertemu dengan Komite Olimpiade Indonesia untuk meminta mungkin ada beberapa psikolog olahraga yang bisa mendampingi para atlet, terutama mereka yang berpotensi merebut medali emas,” kata Pusparani.
Psikologi olahraga sendiri sudah lama digunakan oleh pelaku olahraga nasional. Pada tahun 1980, Jo Rumeser yang pernah menjadi psikolog bagi tim nasional sepakbola mendirikan Asosiasi Psikologi Olahraga (APO). Organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Ikatan Psikologi Olahraga pada tahun 1999. Sempat vakum, IPO kembali aktif dan mulai terlibat dalam gelaran Asian Games dan Asian Para Games 2018.
Okto menyambut baik tawaran kerja sama ini dan mengatakan kemitraan ini harus segera direalisasikan secara formal.
“Dengan kemitraan secara formal, kami bisa merekomendasikan keterlibatan IPO dalam federasi nasional. Kami menyadari pentingnya peran psikologi olahraga karena faktor mental sangat berpengaruh dalam performa atlet,” kata Okto.
Lebih jauh, Okto juga menyarankan agar IPO tidak hanya menyasar atlet saja, tapi justru ekosistem yang berada di sekeliling atlet, termasuk pelatih, keluarga, dan pengurus federasi nasional. Selain itu, Okto juga mengatakan bahwa pembinaan psikologi olahraga harus menjadi kurikulum Pendidikan dan akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan.
