Berita Komite Olimpiade Indonesia
NOC Indonesia dan Menpora Sebut BWF Tidak Profesional
 19 Mar 2021
Penulis : Tim NOC
NOC Indonesia, Sports Minister Say BWF Unprofessional - Indonesia Olympic Commitee
Credit: Tim NOC

Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menggelar konferensi terkait skandal dicoretnya  keikutsertaan tim Merah Putih pada gelaran turnamen All England 2021 di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jumat (19/3).

Okto sangat mengapresiasi Kemenpora dan Kemenlu atas sigapnya respon mereka terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh atlet Indonesia di Birmingham.

Ketua Umum KOI juga sangat menyayangkan sikap BWF yang melempar permasalahan ini kepada pemerintah Inggris yang dimana seharusnya federasi bulutangkis dunia tersebut bertanggung jawab atas penyelenggaraan turnamen All England.

“Kami ingin luruskan ini jangan sampai ada salah persepsi. Setiap negara punya penanganan regulasi COVID-19 sendiri. Jika ingin mengadakan kegiatan di suatu negara, kegiatan itu harus beradaptasi dengan protokol kesehatan di sana. Kami dalam hal ini menegaskan ke BWF agar tak buang badan ke Pemerintah Inggris,” ujarnya.

NOC Indonesia juga akan berjuang secara maksimal untuk melindungi kepentingan bangsa dengan cara membawa skandal ini ke Arbitrase Internasional.
“Kami menilai BWF sangat tidak profesional. Kami juga sudah berkomunikasi dengan PBSI, Kemenpora, Kemenlu, dan Federasi Badminton Asia untuk meneruskan skandal ini ke Arbitrase Internasional,” tegas Okto.

Sikap ini senada dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, yang menilai bahwa BWF sebagai federasi sangat tidak profesional, tidak transparan, dan diskriminatif. Menpora bahkan mendorong adanya reformasi di tubuh BWF.

Selain mengambil langkah akan membawa skandal ini ke Arbitrase Internasional, Komite Olimpiade Indonesia juga sudah bersurat kepada BWF untuk menyatakan protes keras terhadap perlakuan kepada tim Merah Putih dan juga kepada NOC Inggris untuk meminta kejelasan secara transparan terkait masalah ini. Langkah ini dianggap perlu dilakukan untuk menjaga martabat Indonesia di mata internasional agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari.